JAKARTA - Rencana Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang akan memodali caleg DPR senilai Rp 5 miliar-Rp 10 miliar menuai kritik. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai mekanisme "subsidi" pencalegan itu sudah salah kaprah.

"Kalau caleg dimodali pengusaha, setelah terpilih, dia menjadi alat pengusaha. Kalau yang memodali caleg itu partai, begitu terpilih, dia akan jadi alat partai. Ketika partai dibiayai pengusaha tertentu, itu lebih kacau lagi," ujar anggota Badan Pekerja ICW Ade Irawan di Jakarta, kemarin (12/6).

Dia menegaskan, seharusnya mekanisme semacam itu dihindari. Menurut Ade, secara filosofis, munculnya anggota DPR sebagai pejabat publik bertujuan untuk mewakili kepentingan rakyat. Terutama dalam pembuatan kebijakan dan anggaran. Dalam konteks itu, tegas dia, seharusnya partai politik mendorong para calegnya untuk berkomunikasi dan membangun komitmen dengan rakyat. "Kalau mau murah, parpol dan caleg harus punya visi, misi, serta program yang didukung rakyat. Akhirnya, rakyat akan mendukung pendanaan juga," tuturnya.

Proses itu, imbuh dia, akan jauh lebih bermanfaat karena ada aspek pendidikan politik buat rakyat. "Sekarang, yang terjadi tidak nyambung antara caleg dan rakyat," ujar Ade.

Tapi, elite Nasdem justru meyakini mekanisme pemberian modal semacam itu akan membuat para calegnya tidak tergiur mengorupsi APBN atau APBD bila nanti terpilih. "Sudahlah, ini cuma memindahkan bohir (pemilik atau sumber modal, Red). Yang tadinya tidak terkoordinasi, sekarang menjadi lebih terkoordinasi," sindir Ade.

Partai Nasdem dideklarasikan pada 26 Juli 2011. Founding father partai itu adalah tokoh politik yang awalnya bernaung di Partai Golkar sekaligus bos Media Group Surya Paloh. Belakangan, bos MNC Group Harry Tanoesoedibjo ikut bergabung. Bahkan, Harry Tanoe langsung muncul sebagai ikon dalam kampanye Partai Nasdem yang kerap tampil di televisi.

Bila disederhanakan, Partai Nasdem dapat dianggap sempalan terbaru Partai Golkar. Ini bukan fenomena pertama sejak reformasi bergulir. Sebelumnya, banyak bermunculan parpol baru yang dibidani sejumlah tokoh beringin.

Partai Golkar pun tidak terlalu khawatir atas manuver Partai Nasdem untuk menggaet caleg itu. Golkar optimistis memiliki banyak kader kandidat caleg yang loyal. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Golkar sudah matang dalam hal konsolidasi dan penugasan kader-kadernya," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso.

Dia menyampaikan, cara Partai Nasdem itu tidak harus ditiru partai lain karena terkesan kurang elok. "Kami menghormati saja. Mungkin mereka punya dana yang berlebih," ujar wakil ketua DPR itu.

Untuk menghadapi pemilu dan Pilpres 2014, tegas dia, Golkar lebih mengedepankan pendekatan kerja nyata. "Andaikan punya dana sekalipun, kami tidak mentolo (sampai hati, Red) melakukan hal seperti itu," tegasnya.

Saat ditanya apakah Golkar juga men-support modal kampanye calegnya, Priyo menyebut para caleg didorong menggunakan kekuatan sendiri. "Dari parpol pasti support. Tapi, itu urusan dapur. Tidak perlu di-publish," katanya.